 |
| Bersama Presiden Jokowi |
Sejumlah pimpinan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) universitas di Indonesia memenuhi undangan makan malam dari Presiden Republik Indonesia (RI), Joko Widodo, yang akrab disapa Jokowi, melalui protokoler istana pada Senin (18/5) lalu.
Para pimpinan BEM tersebut memutuskan untuk memenuhi undangan dengan beberapa pertimbangan. “Kami melihat itikad baik dari Pak Presiden untuk berdiskusi bersama, ini juga merupakan kesempatan mahasiswa untuk menyampaikan tuntutan dan mendengar tanggapan langsung dari beliau,” ungkap Aidil Yunus, ketua BEM Universitas Telkom ketika berada di Sasana Budaya Ganesha (Sabuga) ITB pada Sabtu (23/5).
Menurut Aidil, pertemuan tersebut dimulai dengan acara makan malam bersama dan dilanjut dengan diskusi. Para pimpinan BEM yang hadir malam itu menyampaikan aspirasinya satu persatu, yang sebagian besar mempermasalahkan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM), nasionalisasi lahan Mahakam dan Freepot, serta pembatasan kuliah 5 tahun.
Namun Aidil berpendapat bahwa jawaban dari Presiden Jokowi masih belum sesuai dengan ekspetasinya. “Tanggapan beliau masih sebatas normatif saja. Sebetulnya kami mengharapkan adanya kebijakan-kebijakan yang langsung dikeluarkan oleh Pak Presiden malam itu juga, tapi beliau hanya meminta maaf karena banyaknya mafia yang terlibat dalam kasus-kasus tersebut, dan meminta doa serta dukungan kami sebagai warga negara karena itu adalah PR kita bersama,” jelasnya dengan agak kecewa.
Sementara itu, Presiden BEM Universitas Lampung, Ahmad Khairudin Syam, justru memilih untuk tidak menghadiri undangan tersebut. Dilansir dalam Republika Online, Ahmad menginginkan diskusi yang sifatnya terbuka dan bukan bersifat privasi. Menurutnya, undangan tersebut merupakan reaksi dari rencana unjuk rasa yang akan digelar mahasiswa seluruh Indonesia, sekaligus memperingati Hari Kebangkitan Nasional.
Sedangkan menurut Ketua BEM Universitas Indonesia (UI), Andi Aulia Rahman, pertemuan dengan Presiden Jokowi tidak ada sangkut pautnya dengan rencana aksi protes mahasiswa terhadap kinerja pemerintah selama 7 bulan ini. “Ada atau tidak adanya pertemuan dengan Presiden, kami akan tetap aksi turun ke jalan sebagaimana yang telah kami sepakati sejak awal bahwa aksi akan kami lakukan di tanggal 21 Mei 2015,” tulisnya dalam website BEM UI (19/5).
ADS HERE !!!